Kinerja Jokowi Dinilai Memuaskan

Banyak yang mengaku puas

Jakarta - Dalam hasil survei yang dilakukan Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra), kinerja Presiden Joko Widodo dipandang cukup bagus dan memuaskan dengan presentase mencapai 52,1 persen. Angka ini, terbilang meningkat dari tahun lalu (2016) dimana berada pada presentase 38,3 persen.

"Naiknya presentase kepuasan tersebut, secara langsung menurunkan angka negatif dari hasil kinerja Jokowi. Yakni 18,3 persen dari 23,1 persen pada tahun lalu," kata
Ketua Umum Orkestra Poempida Hidayatulloh di Menteng, Jakarta, Minggu (3/12).

Ia juga menyebutkan, ada beberapa indikator yang menyebabkan naiknya angka tersebut. Yakni janji Jokowi yang terpenuhi, pembangunan infrastruktur, kepemimpinan yang bagus dan pro rakyat.

"Sebagian besar menilai 37 persen Jokowi telah mampu melakukan tugas pembangunan yang merata, 15 persen menilai kepemimpinanya yang Pro Rakyat dan 11 persen Jokowi sudah tuntas memenuhi janji-janji kampanyenya," sebut Poempida.

Menariknya, catatan baik kinerja Jokowi dalam survei ini juga disertai catatan buruk. Ada 7 catatan kenapa kinerja Jokowi dianggap buruk. Seperti janji kampanyenya yang tidak sesuai hingga dianggap menindas rakyat.

"21 persen menilai Jokowi tidak menjalankan janji-janjinya, 17 persen buruk dalam kinerja bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, 16 persen merasa tidak ada perubahan, dan 15 persen Jokowi-JK
 dinilai menambah utang semakin banyak. Serta 8 persen pemerintah dikendalikan asing," jelas Poempida.

Survey ini dilakukan dalam rangka mengukur Persepsi Publik terhadap Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK dan realisasi Program, dimana tahun sebelumnya Orkestra melakukan survei tentang
 Program Nawacita Jokowi-JK.

Survei ini melibatkan 1.300 responden yang minimal berumur 17 tahun yang tersebar secara proposional di setiap Provinsi dari total 34 Provinsi.

Elektabilitas Partai Gerindra Geser PDI Perjuangan Versi Orkestra

UU Ormas dan kemenangan pilkada Jakarta jadi pendongkrak 

Jakarta - Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra) merilis, elektabilitas Partai Gerindra saat ini mencapai 15,2 persen. Angka menggeserkan elektabilitas partai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 yakni PDI Perjuangan di angka 12,5 persen.

Dari hasil survei nasional ini juga menunjukkan keberhasilan Partai Gerindra mengalahkan PDI Perjuangan disebabkan oleh tiga faktor.

Pertama, Partai Gerindra mampu merawat basis pendukung, sementara tidak ada inovasi cemerlang yang dibuat oleh partai lain.

"Apresiasi positif diberikan oleh responden kepada Partai Gerindra, diminati secara luas dari beragam segmen pemilih baik dari sisi geografi, ekonomi, pendidikan dan usia pemilih," kata Poempida Hidayatulloh, Ketua Umum Orkestra di Menteng, Jakarta, Minggu (3/12).

Kedua, peran Gerindra yang kritis terhadap Undang-undang organisasi masyarakat (ormas) serta keberhasilan pasangan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI 2017 lalu, juga mendongkrak elektabilitas partai besutan Prabowo ini.

"Fenomena tersebut tidak lepas dari peran Gerindra yang menempatkan diri sebagai partai yang bersikap kritis terhadap pemerintah, isu mengenai UU Ormas cukup menggerus suara PDIP dan melambungkan partai Gerindra, ditambah dengan Pilkada DKI 2017. Dengan rentetan isu-isu penting tentang kepemimpinan Muslim cukup merebut simpati publik yang mayoritas muslim," jelas Poempida.

Secara geografis, tambahhnya, keberhasilan Gerindra juga tidak luput karena dukungan yang merata di seluruh Provinsi serta menjadi pilihan bagi kalangan ekonomi atas dan bawah. Begitu juga dari aspek pendidikan yang merata ke responden berpendidikan rendah dan tinggi.

"Dari aspek usia, Gerindra juga mampu merebut kalangan anak muda, dewasa dan orang tua," imbuhnya.

Berikut hasil survei yang dilakukan oleh Organisasi Kesejahteraan Rakyat;

1. Partai Gerindra 15,2 persen
2. PDI Perjuangan 12,5 persen
3. Partai Demokrat 7,4 persen
4. Golkar 7,3 persen
5. PKS 5,8 persen
6. PKB 5,4 persen
7. PPP 3,4 persen
8. PAN 3,3 persen
9. Nasional Demokrasi (Nasdem) 3,3 persen
10. PERINDO 2,9 persen
11. HANURA 2,4 persen
12. PSI 2,0 persen
13. PKPI 1,8 persen
14. PBB 1,6 persen
15. Selebihnya 25,6 persen tidak menjawab atau tidak tahu.

Survei Orkestra ini dilakukan dengan rentang waktu 6-20 November 2017, serta melibatkan 1.300 responden dari 34 Provinsi di Indonesia.

Link: https://news.idntimes.com/indonesia/helmi/gerindra-geserpdi-perjuangan-di-elektabilitas-partai-versi-orkestra-1

Banyak Anggota Dewan 'Bermasalah', Kepercayaan Masyarakat Terhadap Legislatif Telah Luntur

Gagal mengayomi masyarakat

Jakarta - Sejarah Indonesia mencatat, mahasiswa memiliki andil yang sangat besar dalam menjaga kondusifitas negara. Sebagai agen perubahan, mahasiswa dituntut kritis menanggapi berbagai isu-isu nasional.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nasionalis yang membawahi 73 kampus di Indonesia angkat bicara mengenai kasus dugaan korupsi yang menjerat lembaga legislatif tertinggi negara ini.

"Normalnya, pimpinan lembaga tinggi negara harus bersih dari segala hal yang berbau korupsi dan kejahatan yang merugikan rakyat. Kita seharusnya malu memiliki perwakilan di lembaga legislatif tinggi yang memiliki catatan korupsi. Khususnya apa yang dilakukan oleh Setya Novanto (Setnov). Untuk itu, kami minta yang bersangkutan mundur dari jabatannya," kata Riyan Hidayat, Koordinator Pusat BEM Nasionalis saat di temui IDN Media, Minggu(3/12).

Ada beberapa hal yang mendasari BEM Nasionalis berkomtar terkait hal tersebut. Di antaranya, berdasarkan hasil survey Poltracking, hanya 34 persen masyarakat mengaku sangat puas dengan kinerja DPR.

"Persentase tersebut merupakan urutan terendah. Ini juga mengartikan sedikit masyarakat yang percaya dengan anggota dewannya sendiri," katanya.

Selain itu, tambahnya, seorang pemimpin harusnya menjadi panutan bagi banyak orang, terutama pemuda dan mahasiwa.

"Dalam teori Efikasi Diri dari Albert Bandura, aspek terpenting yang harus dimiliki pemimpin adalah ia mampu menjadi suri tauladan yang baik. Dan yang bersangkutan (Setnov) telah gagal. Ini penting bagi bangsa, khusunya remaja dan generasi muda," ungkap pria yang juga menjabat sebagai Ketua BEM Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta.

Jika Ketua DPR RI tidak segera diganti, besar kemungkinan masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap semua anggota lembaga negara.

"Kepercayaan ini, kian hari semakin luntur karena korupsi yang selalu dilakukan oleh anggota dewan," tegasnya.

link: